Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (10/10/2022). Foto: Saum/Man

Tidak ingin menjadi persoalan klasik, Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin menegaskan penanganan banjir rob di Kota Semarang harus berkolaborasi dengan melibatkan berbagai stakeholder mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga lembaga terkait. Tanpa kolaborasi, baginya, banjir rob di Kota Semarang ini akan semakin menyusahkan hidup masyarakat, terutama di masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai.

“Beberapa kawasan, banjir rob yang ini sudah menjadi persoalan klasik di Semarang sampai Demak sampai wilayah Utara Pantura. Maka ini, saya minta kepada pemerintah, kepada Kementerian terkait untuk betul-betul serius untuk menangani persoalan ini biar masyarakat di sini tidak terus terendam oleh banjir,” ucap Hamid kepada Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (10/10/2022).

Meninjau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSP) Kelas I Tanjung Emas, politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu tidak ingin stakeholder patah semangat untuk menangani masalah ini. Walaupun membutuhkan anggaran yang besar, jelasnya, dampak penanganan banjir rob yang tepat guna dan tepat sasaran akan sangat meringankan beban masyarakat.

“Memang resikonya tetap membutuhkan anggaran besar. Saya rasa ini menjadi prioritas karena menyangkut hajat hidup masyarakat banyak dan kita sendiri merasakan kalau kebanjiran itu enggak nyaman,” pintanya.

Ia menjelaskan bahwa penyebab dari banjir rob di Kota Semarang adalah akibat penurunan permukaan tanah, sehingga permukaan air laut naik menjadi tidak terkendali. “Oleh karena itu, persoalan-persoalan ini harus segera diurai, harus dicermati secara detail, dirumuskan, direncanakan dan diberikan solusi yang tepat untuk penanganan banjir Rob ini.” tandas Hamid. (ts, rgt/aha)